Kalau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berlaku sejak 1 Januari 2014, pemerintah harus secara aktif membayar premi.
"Saya pikir kalau BPJS bukan sekadar wacana atau nama saja, maka pemerintah harus membayar premi di BPJS," kata pakar ekonomi, Yanuar Risky.
Yanuar mengatakan seperti itu dalam diskusi dengan tema,"Investasi Jaminan Sosial Tenaga" di Jakaarta, Senin (17/9). Tampil sebagai pembicara lain dalam acara itu adalah Direktur Investasi PT Jamsostek (Persero), Jeffry Haryadi.
Ia mengatakan, di Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat (AS) serta negara-negara Eropa masalah penganggur dan orang miskin merupakan urusan negara. "Indonesia juga merupakan urusan negara, tetapi itu hanya wacana, hanya teori saja, praktiknya tidak ada," kata dia.
Menurut Yanuar, kalau jaminan social benar-benar dijalankan di Indonesia melalui BPJS maka Negara dalam hal ini pemerintah harus menganggarkan secara khusus di APBN untuk jaminan social. “Saya pikir besarnya dana jaminan social sesuai jumlah orang miskin dan penganggur,” kata dia.
Sebelumnya, pakar Jaminan Sosial, Achmad Subianto, mengatakan, beberapa negara yang telah sukses dalam menjalankan system jaminnan social antara lain, Singapura, Malaysia dan Amerika Serikat (AS).
Achmad Subianto mengatakan, PDB Singapura dan Malaysia karena pertumbuhannya ditunjang oleh dana Jamsosnas sehingga tax ratio bisa mencapai di atas 20 persen. Jamsosnas Singapura mencapai Rp 650 triliun atau Rp 168 juta per kapita, sementara Malaysia Rp 850 triliun atau Rp 33,3 juta per kapita. Sedangkan Indonesia sampai sekarang hanya berhasil mengumpulkan Rp 150 triliun atau Rp 680.000 per kapita saja.
Amerika Serikat (AS) adalah negara dengan system jaminan sosialnya yang paling maju, teradministrasi dengan baik dan rapih, dengan pengumpulan dana yang sangat besar.
Sebagian besar sector perekonomian AS, sebagaimana dikutip Achmad Subianto, dimiliki oleh para pekerja Amerika. Pada tahun 1985, dana pensiun pegawai telah memiliki setidaknya 50-60 persen dari pasar modal bisnis di AS. Keberhasilan itu dicapai melalui revolusi dana pensiun yang dimulai pada tahun 1950-an oleh Charles Wilson dari General Motors.
Dana Jaminan Sosial yang merupakan National Reserve Fund AS mengalir ke bursa Wallstreet untuk pembiayaan perusahaan dan prasrana. Output yang dihasilkan adalah barang dan jasa untuk masyarakat dan kembali ke APBN AS dalam bentuk pajak yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak yang berasal dari Jaminan Sosial ternyata juga mempunyai peranan besar dalam pendapatan APBN AS yang mencapai 28,1 persen.
Menduduki tempat kedua adalah pajak penghasilan perorangan. Jadi jaminan social AS mempunyai peran besar dalam pembentukan PDB per kapita AS hingga angka US$ 45,725. Yanuar menambahkan, transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS bukan hanya urusan PT Jamsostek tetapi juga sivil society, terutama buruh. Gerakan buruh harus benar-benar gerakan ekonomi bukan gerakkan politik.
"Yang selama ini gerakkan buruh mengarah pada gerakkan politik, sehingga tujuan selalu tak tercapai," kata dia.
Sumber Berita :
0 komentar:
Posting Komentar