Jaminan Sosial – Pekerja Berhak Mendaftar

By : Redaksi Media KSPSI Online

Mahkamah Konstitusi memutuskan pekerja berhak

mendaftarkan diri sendiri sebagai peserta jaminan sosial jika pemberi

kerja belum mendaftarkan mereka. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

kemudian harus menagih iuran kepesertaan pekerja yang jadi tanggung

jawab pemberi kerja.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel

Siregar, di Jakarta, Selasa (16/10), menyambut baik hal ini. Putusan

dibacakan ketua majelis hakim yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK),

Mahfud MD, dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (15/10).

”Putusan ini harus disosialisasikan ke seluruh peserta oleh serikat

pekerja sehingga seluruh pekerja formal bisa menjadi peserta jaminan

sosial walaupun pemberi kerja tidak mau mengikutsertakannya. Pemerintah

harus mengadopsi putusan MK ini dalam rancangan peraturan presiden

jaminan kesehatan maupun regulasi operasional untuk jaminan kematian,

kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua,” kata

Timboel.

Hal ini tercantum dalam Putusan MK Nomor 82/PUU-X/ 2012 tentang

Pengujian atas UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) yang diajukan Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat

Buruh Indonesia (FISBI) M Komarudin, Sekretaris Jenderal FISBI Susi

Sartika, dan anggota staf PT Megahbuana Citramasindo Yulianti. Majelis

menyatakan mengabulkan permohonan seluruhnya.

Majelis hakim menilai Pasal 15 Ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan UUD

1945. Hal ini, jika dimaknai, meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan

diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi

kerja apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya ke

BPJS.

Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta

Dewan Jaminan Sosial Nasional tengah menyusun peraturan turunan untuk

menjalankan amanat UU SJSN dan UU BPJS. Menteri Koordinator

Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta aturan turunan selesai

November 2012 dan jaminan ketenagakerjaan pada November 2013 untuk

memudahkan pelaksanaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muji Handaya mengatakan, putusan MK

memperkuat hak pekerja. ”Kewajiban memungut dan menyetor, jika tidak

dilakukan pengusaha, dapat dikenakan sanksi pidana. Materi itu akan ada

dalam aturan menakertrans,” kata Muji. (Ham)