Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan serikat buruh lainnya di Sumatera Utara akan terus memperjuangkan untuk upah layak di Sumut dan tegas menolak sistem upah murah yang diusung pemerintahan provinsi Sumatera Utara.
Minggu Saragih, Presidium MPBI Sumut yang juga Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Provinsi Sumut (FSPMI-KSPI Sumut) mengatakan, belum direvisinya Upah Minimum Provinsi Sumut yang masih Rp 1,37 juta merupakan bukti Pemprovsu pro upah murah.
“Mereka tidak peduli dan mengerti pada kondisi ratusan ribu hingga jutaan pekerja di Sumut. Pekerja tidak akan mampu hidup dengan UMP sekarang,” kata Minggu. Karenanya, kata Minggu, pihaknya akan terus berjuang baik dari sisi hukum dan gerakan massa untuk menekan pemerintah agar menyetujui revisi upah.
Saat ini, MPBI sumut sedang mempersiapkan gugatan ke TUN karena UMO cacat hukum dan tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi preseden buruk ke depan. Pada prinsipnya, MPBI Sumut tidak menyetujui UMK Medan sebesar Rp 1,65 jt, UMK Deli Serdang Rp 1,6jt dan UMK Sergai Rp 1,4jt.
“Kita tidak setuju karena angka tersebut sangat jauh dari angka Rp 2 jt. Padahal Medan, Deli Serdang dan Serdang Bedagai adalah daerah padat industri dan merupakan pusat inti ekonomi di Sumut,” kata Minggu.
Minggu mengapresiasi hal yang dilakukan Pemkab Karo yang menetapkan UMK sebesar Rp 1,645 jt tanpa aksi unjuk rasa. “Mereka menyesuaikan dengan kondisi perburuhan saat ini dan hal tersebut haruslah menjadi preseden baik bagi kondusifitas investasi. Jangan seperti Pemprovsu, Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Sergei yang didemo dulu naik,” katanya.
Khusus Pemkab Sergei, MPBI Sumut mengutuk UMK Sergai yang masing Rp 1,4jt. Itu, kata Minggu, membuktikan bupati dan wakil bupati Sergai tidak peduli perbaikan kesejahteraan pekerja yang mayoritas perkebunan besar di Kabupaten Sergai. “Tidak tertutup kemungkinan kita akan melakukan aksi ke Kantor Bupati Sergai Januari ini,” tambahnya.
0 komentar:
Posting Komentar